Ditulis pada tanggal 11 Desember 2015, oleh PWK Universitas Brawijaya, pada kategori Uncategorized

vispro1

Perkembangan transportasi dari sisi kepemilikan kendaraan bermotor di kota-kota besar Asia beberapa dekade terakhir cenderung meningkat pesat. Namun, pada periode tahun 2000-2004, kepemilikan kendaraan bermotor di Jepang cenderung datar. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain biaya kepemilikan kendaraan di Jepang mulai dari tarif parkir, spare part, bahan bakar, hingga pajak sangat mahal.

Demikian dipaparkan oleh Associate Professor (A/P) Kakuya Matsushima di ruang seminar Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (PWK FT-UB), Jum’at (4/12/2015), saat memberikan kuliah tamu dengan tajuk Transportation Infrastructure Developmentand Financing.

“Tarif parkir di kota Kyoto mencapai Rp. 2.000.000,- per bulan. Tetapi, di kota metropolitan seperti Tokyo bisa mencapai Rp. 5.000.000,- per bulan,” demikian tutur tenaga pengajarGraduate School of Engineering di Universitas Kyoto ini.

Selain itu, peningkatan kepemilikan smartphone untuk berkomunikasi dan berbelanja secara online dibanding bermobilitas untuk memperoleh barang atau bertemu teman juga merupakan salah satu penyebab garis datar grafik kepemilikan bermotor di Jepang.

Sebaliknya, Kakuya Matsushima mencatat kepemilikan smartphone di Indonesia malah meningkatkan mobilitas penduduk.

Gross Domestic Product (GDP) per kapita dan kepemilikan kendaraan bermotor juga berkaitan. Namun, hasil berbeda ditunjukkan dari negara yang satu dengan yang lainnya. Pakar ekonomi infrastruktur ini mencatat perkembangan kepemilikan kendaraan bermotor di Jakarta dan Bangkok sangat cepat sekali .

“Waktu yang tepat untuk mengembangkan transportasi publik adalah harus mempertimbangkan income, populasi kepemilikan kendaraan bermotor, populasi penduduk, dan kepadatan perkotaan,” ujarnya.

Menurutnya, kota-kota besar di Indonesia alangkah baiknya untuk menerapkan moda transportasi publik dengan segera. Dapat dipertimbangkan subsidi dari pemerintah untuk menerapkan ini.

Ia mencontohkan, beberapa bagian biaya konstruksi kereta bawah tanah di Jepang dibagi rata antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal. Sementara untuk biaya operasional, tidak ada subsidi dari pemerintah. Dengan kata lain, 100 % mengandalkan dari pemasukan tiket.

“Subsidi sangat dibutuhkan, tetapi tidak perlu diberlakukan secara penuh, jadi efisiensi akan meningkat pada pengoperasioan transportasi umum,” tukasnya.

Ia melanjutkan, beberapa kebijakan pemerintah untuk mendukung penerapan transportasi publik berawal dari tiga langkah. Langkah pertama dari bidang ekonomi adalah dengan cara menaikkan harga kendaraan bermotor. Langkah kedua melalui isu politis untuk mempromosikan transportasi umum. Dan yang terakhir secara psikolgis melalui pendidikan dari usia dini kepada masyarakat. (and)